Angkatan Muda Keadilan Bagan Datoh,Perak Darul Ridzuan |
| Posted: 17 Jun 2010 12:50 PM PDT  Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini hilang kesabarannya apabila diasak oleh seorang wartawan bagi mendedahkan bukti berhubung dakwaannya yang beberapa ahli parlimen PKR disogok RM2 juta dan juga ditawarkan kontrak supaya berpaling tadah. Walaupun berulang kali berkata beliau akan mendedahkan perkara itu apabila tiba masanya, wartawan dari RTM itu terus mendesak hingga Anwar mula tidak selesa. Diasak wartawan radio stesen kerajaan itu yang hanya dikenali sebagai Tukimin, Anwar sebaliknya berkata, pelbagai pendedahan sebelum ini dibuat oleh Pakatan Rakyat tapi siasatan hanya separuh jalan. "Saya hendak tanya balik, saya sudah buktikan VK Lingam. Adakah ada tindakan? Saya telah buktikan video VK Lingam dan dibuktikan sah. Mengapakah tiada tindakan? "Saya sudah buat kenyataan, saya akan keluarkan pada ketikanya," katanya. Suasana di lobi parlimen itu hangat seketika apabila wartawan RTM itu cuba mengasak Anwar dengan alasan masyarakat luar mahu mengetahui sejauh mana kebenaran dakwaan sogokan berkenaan. "You tanya Menteri you, mengapa tidak ambil tindakan VK Lingam dulu. Kemudian bila dia jawab, you tanya saya pula. Bila saya hendak keluarkan kerana bila saya hendak keluarkan, you kena tanya kepada menteri you, ada atau tidak hendak ambil tindakan? Tukimin yang masih berdegil akhirnya dicabar oleh Anwar supaya mengeluarkan kenyataan beliau berhubung beberapa skandal rasuah yang masih belum selesai. "Ya, saya cabar RTM sekarang keluarkan kenyataan saya... ya berani atau tidak, keluarkan kenyataan saya. Ini wayang mereka...keluarkan PKFZ, apa tindakan? Keluarkan PERWAJA, apa tindakan? Keluarkan skandal Eurocopter, apa tindakan? Scorpene, apa tindakan? Laporan Audit Negara, apa tindakan?" Anwar sebelum ini dilaporkan sebagai berkata, beliau akan memberi keterangan dan mendedahkan maklumat mengenai orang perantaraan yang menyediakan berjuta- juta ringgit kepada mereka yang melompat parti apabila tiba masanya.  |
| Parti berteraskan Islam Indonesia (PKS) turut jejak PAS terima bukan Islam! Posted: 17 Jun 2010 12:34 PM PDT  Berita 1 Terima Nonmuslim, PKS Tetap Berasas Islam VIVAnews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, menyatakan partainya sejak awal membuka diri untuk kalangan nonmuslim. Meski terbuka, Luthfi menegaskan PKS tetap berasas Islam. "PKS memberikan apresiasi kepada para profesional anak bangsa," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam jumpa pers di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis 17 Juni 2010. Luthfi menjelaskan, para profesional begitu dihargai dan mendapat tempat terhormat dalam PKS. Profesionalisme terdapat di semua orang dari berbagai etnik dan agama. "Jadi apapun etniknya, apapun agamanya, apapun backgroundnya, sepanjang dia memiliki garis perjuangan yang sama dengan PKS dan mengedepankan profesionalisme serta memberikan apresiasi kepada profesionalitas, mau bersama dengan PKS untuk bersih dan peduli, maka dia akan dapat menjadi warga Partai Keadilan Sejahtera," kata Luthfi. Keterbukaan terhadap semua kalangan ini, tambah Luthfi, sebenarnya sudah dibuktikan sejak dulu oleh teladan umat Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. "Jadi memang hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Begitulah ajaran Islam dan PKS melakukan hal yang sama dalam garis perjuangannya," kata Luthfi. Rencana membuka pintu untuk nonmuslim dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS itu juga dipastikan Luthfi tidak mengubah fundamental PKS. Amandemen AD/ART tidak pada bab fundamental, hanya pada masalah mekanisme organisatoris. Prinsip dasar partai, kata Luthfi, akan tetap sama yakni PKS adalah partai Islam yang Pancasilais dan nasionalis. Dengan demikian, tambah Luthfi, prinsip dasar pola tidak berubah, karena yang berubah hanya pola organisasi partai. "Ini pengaturan ulang pola keorganisasian partai dalam rangka menyongsong target-target yang ingin dicapai oleh partai ke depan," kata Luthfi di sela-sela workshop kader PKS itu. Penerimaan nonmuslim itu, kata Luthfi, sebenarnya sudah dilakukan sejak awal berdiri dengan nama Partai Keadilan. "Hanya belum terekspos dengan baik di media masa bahwa di antara pengurus dan anggota dewan Partai Keadilan Sejahtera ada yang nonmuslim dan itu tidak ada masalah, terutama di daerah yang di sana Islam itu masih minoritas," kata Luthfi. Kemarin, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyatakan akan ada amandemen soal aturan enam jenjang kader di PKS. Amandemen ini untuk mengakomodasi nonmuslim supaya bisa didudukkan di posisi legislatif dan eksekutif. Selama ini, PKS baru mendudukkan anggota nonmuslim ini di legislatif yakni di sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Berita 2 Selamat Datang Wajah Baru PKS Jakarta - Musyawarah Majelis Syuro (MS) PKS yang digelar Rabu (16/6) menelurkan dua wacana penting. Yaitu menerima Pancasila sebagai dasar negara dan nonmuslim menjadi kader. Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai dua wacana itu akan menjadi perubahan mendasar dalam tubuh PKS. Dengan menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara, maka PKS telah menegaskan dirinya sebagai partai Islam berwawasan kebangsaan. Adapun keputusan menerima nonmuslim sebagai kader menunjukkan PKS telah resmi menjadi partai terbuka, bukan hanya milik ummat Islam. "Dua hal itu sangat penting membawa PKS bergerak ke tengah. Rasionalisasi sangat jelas dan logis," ujar Burhan kepada INILAH.COM. Burhan menjelaskan, berdasarkan kurva statistik pemilih terbesar di Indonesia berada di tengah. Mereka adalah kelompok Islam yang tidak mau disebut fundamentalis dan kelompok nasionalis yang tidak mau disebut sosialis. Fakta menunjukkan pemilih yang berada di kelompok ini memiliki jumlah paling banyak ketimbang kelompok Islam kanan yang fundamentalis dan puritan. Oleh karena itu sangatlah logis apabila PKS membidik kelompok ceruk terbesar ini. "Kalau PKS mau besar memang harus begitu, mengejar ceruk yang besar. Nah, caranya ya harus clear soal Pancasila dan terbuka terhadap nonmuslim," papar Burhan. Namun mimpi PKS untuk masuk tiga besar di Pemilu 2014 tidak semudah membalikkan telapak tangan. PKS akan menghadapi tantangan terbesar dari internal dirinya sendiri. Basis pemilih tradisional PKS yang merupakan kelompok Islam puritan modernis tidak mudah begitu saja bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara dan kelompok nonmuslim sebagai kader. "PKS harus bisa menjelaskan kepada basis tradisional mereka mengapa menerima PKS dan nonmuslim. Kalau gagal menjelaskan maka bukannya menambah captive baru justru malah kehilangan pemilih utamanya," terang Burhan. Selain harus mampu meyakinkan pemilih utamanya, PKS juga harus tetap konsisten sebagai partai yang bersih kadernya tidak terlibat kasus-kasus korupsi dan susila. Dan yang tak kalah penting, isu-isu keummatan harus tetap kencang disuarakan. Terlebih lagi terkait kasus kemerdekaan Palestina dan penindasan ummat Islam lainnya. "Kalau PKS tetap konsisten bersih dan peduli maka pemilih lama akan tetap terjaga dan ceruk pemilih baru bisa diraih," pungkas Burhan. Salah satu hasil musyawarah Majelis Syuro (MS) PKS yang merupakan masih rangkaian acara Musyawarah Nasional II PKS di Hotel Ritz Chalrton, Jakarta adalah usulan perubahan AD/ART PKS. MS PKS menyepakati tidak akan mempersoalkan lagi Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara Indonesia. "Pancasila yang telah menjadi konsensus bersama tidak perlu dipersoalkan lagi. PR besar adalah bagaimana mewujudkan sila ke 2 dan ke 5," ujar Mustafa Kamal. Menurut Mustafa, meski PKS tetap berasas Islam, partai bulan sabit kembar ini tidak akan mengotak-atik Pancasila sebagai dasar negara. Justru menjadikan Pancasila sebagai ukuran kemajuan bangsa Indonesia. "Kami ingin menjadi partai yang ingin menjadi pelayan bangsa dan masyarakat. Misi transformasi kita tekankan, tentu juga dengan organisasi yang kokoh yang telah berhasil kami bangun selama lebih dari 10 tahun ini," bebernya lebih lanjut. Sementara itu Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, PKS membuka diri kepada kelompok nonmuslim untuk bergabung menjadi kader PKS. Menurut Anis, usulan dilatarbelakangi karena saat ini PKS makin diterima masyarakat nonmuslim, seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. "Saat ini saja, ada sekitar 20-an anggota legislatif (DPRD) non muslim dari PKS," kata Anis. Selama ini, di dalam AD/ART mengharuskan kader PKS dikenakan enam jenjang kaderisasi dengan hak dan kewajiban berbeda secara proporsional. "Kami buat ruang nonmuslim bergabung. Intinya kami ingin memberikan ruang nonmuslim ke keanggotaan," ujarnya. [mah] Berita 3 PKS Terima Nonmuslim, Apa Kata Politisi PDIP Kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyambut baik rencana Partai Keadilan Sejahtera menerima keanggotaan nonmuslim. Menurut politisi PDIP yang juga Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta, PKS telah sampai pada penerimaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai pilar berpolitik. "Kami menyambut baik gelombang kesadaran baru bahwa pluralisme itu kebhinekaan dalam kesatuan itu adalah askriptif, sesuatu keadaan yang harus diterima di negara kesatuan Republik Indonesia," kata Arif kepada VIVAnews, Kamis 17 Juni 2010. "Artinya pemahaman kesadaran baru ini menunjukkan bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjadi satu pilar yang sesungguhnya menopang kehidupan kita dalam bernegara dan berpolitik," kata Arif. "Kami menyambut baik asalkan itu menjadi sebuah platform yang memang didasari niat yang ikhlas membangun bangsa atas dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar." Arif menyatakan perubahan yang dilakukan PKS itu tidak akan menyaingi PDIP secara langsung. PDIP tidak khawatir basis massa PKS akan meluas termasuk di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai captive market partai banteng yakni di daerah yang didominasi nonmuslim. "Malah kami merasakan ini sebuah anugerah besar sehingga kita akan berada dalam satu putaran kompetisi yang sehat, rasional dan modern," kata Arif. PKS menjadi lebih modern, karena kata Arif, tidak mengikutsertakan lagi dogma-dogma yang memberi kesan pengkerdilan terhadap politik. Rencana membuka keanggotaan untuk nonmuslim ini disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta kemarin. Usulan itu, kata Anis, melihat realitas saat ini, di mana PKS diterima masyarakat yang didominasi nonmuslim seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Bila amandemen disetujui, dimungkinkan nonmuslim yang bergabung menjadi anggota PKS diajukan sebagai pejabat dari daerah pemilihan tersebut. (umi) Berita 4 "Terima Nonmuslim, Ini Revolusi Internal PKS" PKS mempertaruhkan basis ideologisnya dengan keinginan mendapatkan suara lebih besar. VIVAnews - Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengapresiasi rencana besar Partai Keadilan Sejahtera membuka jalur untuk nonmuslim menjadi anggota. Menurut Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia itu, langkah tersebut semacam revolusi di internal partai nomor empat terbesar berdasarkan Pemilu 2009 itu. "Menurut saya, beberapa terobosan PKS yang dilakukan di Musyawarah Nasional kali ini kelanjutan dari strategi kubu pragmatis-realistis untuk membawa PKS lebih ke tengah," kata Burhan kepada VIVAnews, Kamis 17 Juni 2010. Kubu pragmatis ini, menurut Burhan, yang berhasil membawa PKS duduk di parlemen dengan suara lebih dari 8 persen. "Pada 2004, ketika Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera, mereka pula yang membawa suara partai menjadi 7,3 persen." Burhan menjelaskan, kubu pragmatis ini memahami ceruk pemilih ideologis tak sampai 2 persen. Sementara ceruk tengah jauh lebih besar. Jika sampai jalur nonmuslim ini disahkan, bukti kekuatan faksi pragmatis-realistis semakin besar di kepemimpinan PKS. "Ini semacam revolusi," kata Burhan. "Karena pertaruhannya besar." Pertaruhan dimaksud lulusan Australian National University itu adalah, kubu ideologis-ortodoks semakin teralienasi. Basis massa tradisional PKS yang ortodoks akan semakin menjauh dari PKS. "Pemilu 2009, memang suara PKS naik sampai 8 persen, namun harus dilihat basis tradisionalnya mengendur. Suara di Jakarta, Sumatera Barat, Bandung, Depok, turun, meski di Sulawesi dan Jawa Tengah suaranya meningkat," ujar Burhan. "Menurut saya, suara 2009 itu impas saja. Terjadi "jual-beli"," katanya. "Ada suara yang lepas, namun ada yang masuk." Lagi pula, kata Burhan, ceruk pemilih nonmuslim kecil. Sehingga, menurutnya, membuka jalur nonmuslim tidak akan signifikan menambah suara PKS. Jadi, pilihan lebih ke tengah harus dicermati secara hati-hati oleh PKS. Lembaga Survei Indonesia sendiri belum mengetahui apakah arah ke keterbukaan ini akan menambah suara PKS. "Survei terakhir LSI pada 2010 ini, menunjukkan suara PKS masih berkisar 7 sampai 8 persen, tak jauh beda dengan hasil Pemilu 2009," ujar Burhan. "Jadi, saya belum tahu berapa kira-kira suara PKS pada 2014 dengan membuka jalur nonmuslim ini. Kita lihat saja perkembangan dalam empat tahun ini." Rencana membuka keanggotaan untuk nonmuslim ini disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta kemarin. Usulan itu, kata Anis, melihat realitas saat ini, di mana PKS diterima masyarakat yang didominasi nonmuslim seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Bila amandemen disetujui, dimungkinkan nonmuslim yang bergabung menjadi anggota PKS diajukan sebagai pejabat dari daerah pemilihan tersebut.  |
| You are subscribed to email updates from Angkatan Muda Keadilan Bagan Datoh,Perak Darul Ridzuan To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan