VIVA News
Pakatan Rakyat, kata Anwar, meraih 53%. Barisan Nasional hanya 45%.
Tak ada yang mengejutkan dari Pemilihan umum Malaysia 5 Mei lalu. Kubu Barisan Nasional kembali menang. Di tengah protes yang terus bergulir ke rezim itu dalam satu dekade ini, terhitung sudah 56 tahun koalisi yang dipimpin UMNO ini menguasai pemerintahan Malaysia.
Barisan Nasional meraih 133 kursi parlemen dari 222 kursi yang tersedia. Sementara pihak oposisi berhasil memperoleh 89 kursi.
Tapi koalisi oposisi Pakatan Rakyat kali ini protes keras atas hasil pemilu itu. Mereka menuduh ada kecurangan yang dilakukan Najib Razak cs. Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim lantas menggelar apel protes yang dihadiri 40 ribu pendukungnya di Stadion Kelana Jaya, 8 Mei.
Anwar tentu saja meradang. Dalam wawancara khusus denganVIVAnews, Anwar mengatakan penghitungan komisi pemilu Malaysia telah dicurangi oleh rezim Najib Razak. Berdasarkan penghitungan independen, seharusnya yang menang adalah Pakatan Rakyat, bukan Barisan Nasional.
Satu jurus curang yang dimainkan Najib, kata Anwar, adalah dengan mendatangkan para pemilih bayangan untuk ikut menyerbu kotak suara. Dia menduga mereka datang dari Bangladesh dan Myanmar. Lalu apa rencana Pakatan Rakyat selanjutnya? Berikut wawancara lengkapnya:
Menurut anda, apakah pemilihan umum Minggu lalu telah berjalan bebas dan mewakili rakyat?
Justru itu isu yang sedang kami bantah sekarang, Soal kecurangan-kecurangan yang terlihat jelas sekali. Meskipun begitu dukungan rakyat masih terlihat kuat kepada koalisi Pakatan Rakyat.
Contohnya salah satu yang kami teliti sekarang, baik yang terperinci maupun yang mutakhir, di tanah Melayu kami meraih suara 53,03 persen. Sementara koalisi Barisan Nasional hanya memperoleh 45,07 persen suara.
Tapi yang menang malah koalisi Barisan Nasional. Justru ini yang aneh. Sedangkan versi nasional menyatakan Pakatan Rakyat memperoleh angka 51 persen dan Barisan Nasional 47 persen.
Angka 51 dan 47 ini versi siapa?
Itu versi Komisi Pemilu. Lima puluh satu persen itu dengan segala penipuan, kecurangan, dan datangnya orang-orang asing dari Bangladesh dan Myanmar ikut memilih sebagai pemilih bayangan. Bayangkan kalo pemilu dilakukan secara bersih. Saya rasa kami akan dengan mudah meraih suara hingga 60 persen
Jadi seharusnya yang dinyatakan sebagai pemenang adalah koalisi oposisi?
Ya. Namun untuk saat ini kami sedang membuktikan dulu bahwa Komisi Pemilu bersekongkol dengan pihak pemerintah. Kami memiliki foto dan video ada pemilih asal Bangladesh dan Myanmar yang dikirim oleh polisi untuk ikut memilih.
Apakah ada juga tenaga kerja asal Indonesia yang dimanfaatkan sebagai pemilih bayangan?
Sudah berkurang jumlahnya. Karena dukungan terhadap oposisi dan Anwar lebih kuat. Mereka pernah diiming-imingi untuk bekerja di Malaysia, tapi diberikan gaji pembantu, dan mereka tetap memilih Anwar.
Anda sebelumnya juga mengatakan ada kecurangan pada tinta pemilu?
Mereka sengaja menggunakan tinta yang tidak tahan lama. Tinta itu bisa dicuci dan dapat hilang. Kami curiga ada pemilih yang bisa memilih dua atau tiga kali. Kami memiliki bukti yang cukup, ada empat orang yang memilih partai yang sama sampai tiga kali.
Bisa disebutkan di daerah mana saja yang terbukti ada kecurangan?
Kecurangan yang terbukti terjadi di 30 negara bagian. Bukan hanya satu tapi banyak yang sudah dicek.
Rencananya mau diserahkan ke siapa barang bukti kecurangan yang anda miliki?
Kami akan melaporkan polisi dan komisi pemilu ke pihak berwenang. Yang Pakatan Rakyat ingin ubah adalah sistemnya. Setelah itu, kami serahkan kepada rakyat. Dokumen dan rekaman video ini akan kami serahkan kepada media massa dan akan kami unggah ke Youtube.
Kami akan mengeluarkan semua bukti ini ke media sosial karena di tingkat atas semua dikontrol oleh pemerintah. Rakyat saat ini marah sekali karena pemilu dicurangi oleh pemerintah, bekerja sama dengan komisi pemilu yang tidak bebas.
Anda menuntut penghitungan suara pemilu. Betul begitu?
Iya. Tapi tidak perlu semua dihitung ulang. Kami hanya menuntut penghitungan ulang di daerah yang terbukti ada kecurangan.
Pada pemilu awal 30 April lalu, ada setengah juta pemilih yang memilih. Dan ini tidak dipantau sama sekali. Wakil partai oposisi tidak diberikan izin untuk memantau.
Padahal yang memilih saat itu sekitar 30 persen (dari pemilih total). Jadi ini sudah ada penipuan.
Menurut anda, dibandingkan pemilu lima tahun lalu, pemilu kali ini seperti apa?
Pada pemilu kali ini, sebelumnya ada kepanikan di tengah masyarakat untuk menolak mereka. Akhirnya pemerintah terdesak dan melakukan penipuan, karena hasil yang terlalu kentara oposisi akan menang.
Apakah masyarakat yang menolak termasuk etnis China. Terbukti masyarakat China yang sebelumnya memilih pemerintah lalu beralih ke oposisi?
Partai UMNO dan Perdana Menteri Najib Razak menyebut ini “tsunami China”. Itu dilakukan untuk mengelabui mata rakyat supaya orang Melayu marah. Tapi jika dilihat lagi faktanya, jumlah pemilih China tidak banyak, hanya 25 persen, membuktikan masyarakat Melayu masih kuat. Mereka ingin
mengadu domba China dan pribumi.
Dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia, apa yang bisa dipelajari oleh Malaysia untuk pemilu lima tahun mendatang?
Indonesia sudah lebih maju sistem pemilunya dan berlangsung bebas. Kalau calon presiden di Indonesia bisa berdebat. Sementara di Malaysia, Najib menolak berdebat dengan saya.
Secara objektif ada ruang di mana kita harus mempelajari pemilu dari Indonesia. Walaupun saat ini masih ada permasalahan kesenjangan kaya dan miskin, korupsi, tapi secara institusi demokratis bisa dipelajari.
Tapi pimpinan UMNO ini terlalu arogan. Bagi mereka Indonesia itu cuma soal TKI saja. Mereka seharusnya memiliki sikap yang lebih realistis menerima kenyataan bahwa Indonesia dari sudut pandang memantapkan demokrasi dan pengurusan pemilu yang jujur dan adil harus dipelajari pengalamannya.
Malaysia seharusnya mengundang komisi pemilu Indonesia untuk memantau pemilu di Malaysia, tapi komisi pemilu di sini tidak bersedia.
“After waiting for some time, his father and I were allowed to meet Adam. Bersih co-chairperson Ambiga Sreenevasan, who was also present, was not allowed to see him.
Fadiah (right) said the meeting lasted less than 30 minutes and that she does not know whether the police will apply to extend Adam Adli’s five-day remand order, which expires on Thursday.
